apabae

Informasi »

Pencabutan Subsidi BBM Premium

Kebijakan pembatasan BBM subsidi telah menjadi salah satu topik hangat di masyarakat. Terlebih setelah mengetahui kuota solar bersubsidi habis pada pertengahan November 2010 dan kuota premium pada awal Desember 2010.


Hal ini memicu munculnya panic buying di beberapa daerah akibat pembatasan kuota, sedangkan masyarakat membeli BBM melebihi dari jumlah yang dibutuhkan. Otomatis opsi pemerintah menghilangkan premium bersubsidi disambut variasi oleh masyarakat.

Hendra, pemilik Toyota Kijang 1999 misalnya. Ia menilai tidak semuanya yang memiliki kenderaan pribadi orang-orang kaya atau mampu menenggak premium non subsidi.

Dia menilai akan ada konsumen yang dirugikan dari pilihan opsi semua kendaraan roda empat berplat hitam tidak lagi bisa menikmati bensin. Alasannya, belum tentu masyarakat pengguna kendaraan roda empat tergolong kaya.

“Jika memang masyarakat sudah mampu, tidak perlu disuruh-suruh membeli pertamax. Mereka dengan suka rela menggunakan BBM nonsubsidi karena kualitasnya lebih bagus,” katanya.

Masalah fasilitas transportasi masal belum baik dan lancar di Indonesia apalagi di Sumatera Utara. Sarana transportasi ini harus ada dulu sebelum subsidi dicabut. Jika tidak, pembatasan pembelian BBM subsidi akan makin merugikan masyarakat.

Masyarakat yang tidak mampu membeli pertamax tentu akan melirik angkutan publik. Angkutan publik tidak ada, larinya tentu ke kendaraan roda dua yang masih boleh mengkonsumsi BBM subsidi,” ujarnya.

Imbasnya, lanjutnya, jumlah kendaraan roda dua akan makin banyak, sementara ruas jalan makin sempit. Tidak hanya itu, rencana pemerintah menghemat biaya subsidi BBM akan percuma.

“Belum lagi pembatasan tersebut bisa menimbulkan imbas tidak langsung yang akan dirasakan masyarakat lapisan menengah ke bawah, yakni naiknya harga-harga bahan pangan. Sebab, biaya transportasi dipastikan ikut naik,” jelas Hendrawan.

Ditambahkan, sesungguhnya dirinya mendukung rencana pemerintah menekan biaya subsidi, namun jangan merata ke seluruh mobil plat hitam.

Halnya bagi Ratna, pemilik Suzuki Swift 2007 menyatakan penerapan kebijakan semua mobil plat hitam harus menggunakan pertamak akan memberatkan masyarakat, opsi ini harus ditinjau ulang, apalagi direalisasikan pada Januari 2011.

“Kalau memang pemerintah mau mencabut subsidi BBM seharusnya prasarana pendukung seperti SBPU Pertamax harus ada terlebih dahulu di seluruh daerah. Dan saya rasa opsi ini lebih mudah diterapkan, baik oleh karyawan SPBU maupun pemilik kendaraan,” ujarnya.

“Beda dibandingkan semua mobil plat hitam dengan tahun pembuatan 2005 ke atas dilarang menggunakan BBM subsidi,” lanjutnya.

Walau demikian dirinya berharap, dana subsidi yang diperoleh dari pembatasan BBM ini bisa digunakan untuk mengembangkan infrastruktur transportasi publik. Angkutan-angkutan umum itu bisa menjadi alternatif pemilik mobil yang keberatan membeli BBM nonsubsidi.

”Wait and See”

Kebijakan pemerintah tentang penerapan pembatasan subsidi BBM untuk mobil pelat hitam ditanggapi biasa oleh pelaku usaha mobil, Mereka umumnya wait and see menunggu respon pasar.

“Belum bisa kami prediksi bagaimana transaksi nantinya, tunggu kondisi pasar saja, jika masyarakat menanggapi biasa maka penjualan akan normal, sebaliknya jika bergejolak tentu akan terjadi penurunan

Branch Manager Auto2000, T Martogi S menyatakan sampai jauh ini belum ada pengaruh yang signifikan terhadap penjualan, karena customer ada kebutuhan dan suasana menjelang Natal dan Tahun Baru.

“Begitupun untuk mengantisipasi hal ini kita akan menggelar program fix price untuk kenaikan harga tahun depan,” ujarnya.

Dirinya berharap masyarakat menanggapinya biasa saja sehingga angka penjualan setiap tahunnya akan tetap normal.

“Kalau terjadi gejolak, apa boleh buat kita akan memutar otak untuk beragam program agar minat masyarakat untuk membeli Toyota tetap menarik,” lanjutnya. [waspadamedan.com]