EKONOMI DAN POLITIK PEMBANGUNAN REGIONAL: KASUS PROPINSI KALIMANTAN BARAT
25 April 2013
Leave a Comment
EKONOMI DAN POLITIK PEMBANGUNAN REGIONAL:
(Political Economy of Regional Development:
The Case of West Kalimantan Province)
Oleh : Mubyarto
Pendahuluan
Dalam sebuah diskusi ilmiah di Universitas Tanjung Pura, seorang praktisi politik dengan serius menanyakan bagaimana masyarakat Kalimantan Barat dapat membangun dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam kondisi kemelut politik yang berkepanjangan dewasa ini baik di pusat maupun di Kalbar sendiri. Jawaban kami terpaksa merupakan jawaban klise, “Itulah politik-ekonomi pembangunan (The political economy of development)”!, hubungan keduanya, politik dan ekonomi bersifat komplek saling mengkait.
Politik-ekonomi pembangunan, baik nasional maupun regional, adalah analisis yang mengkaitkan langsung faktor-faktor ekonomi dan politik dalam kasus-kasus kongkrit pembangunan, dan pengkaitan ini tidak mungkin dihindarkan karena jika tidak dilakukan analisis tidak akan menghasikan kesimpulan apapun. Di samping Gubernur Kalbar sendiri yang pada saat kunjungan sedang di “mosi tidak percaya” oleh DPRD, seorang Bupati juga menceritakan adanya “masalah ekonomi-politik” dalam hubungan kerjanya dengan DPRD. Anggota-anggota DPRD yang kebanyakan merupakan politisi baru rupanya masih dalam proses mencari-cari ilmu dan sekaligus seni berpolitik yang dianggap “pas” bagi masyarakat setempat. Dalam proses pencarian metode berpolitik praktis inilah ada kemungkinan terjadi friksi-friksi yang bisa berakibat “kontra-produktif” bagi kondisi sosial-politik masyarakat setempat.
Perekonomian Daerah
Selama krismon yang dimulai bulan Agustus 1997 perekonomian Kalimantan Barat berkembang menarik. Kabupaten Sambas yang berbatasan langsung dengan Malaysia yang pada kondisi normal “kurang bergairah” dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata kabupaten lain, menjadi amat dinamis karena dirangsang kurs ringgit Malaysia yang melonjak. Maka membanjirlah “pelancong” dari Serawak dan bahkan Brunei Darussalam yang menjadi “kaya mendadak”, sehingga mereka, para pelancong, membelanjakan dolarnya dengan royal yang mengalami apresiasi luar biasa selama 1998. Pelancong dari Malaysia yang biasanya hanya rata-rata 2000 orang perbulan (1995-97) pada tahun 1998 mencapai jumlah15.000 orang perbulan karena banyak yang menyeberang dan masuk ke Indonesia hanya untuk berbelanja. Dan di Indonesia (kabupaten Sambas) bermunculan “pasar tiban” yang menyediakan barang apa saja terutama “kelontong” yang harganya jauh lebih murah dari harga di Kuching.
Menurut kepala Dinas Pariwisata Herzi Hamidi harga sebuah kamera Nikon di perbatasan Indonesia-Malaysia hanya separo harga di Kuching, dan di Pontianak bahkan hanya seperempat harga di Kuching ibukota Serawak. Demikian wisatawan dari ASEAN selama 1997-1998 naik 10 kali lipat dari 20.441 orang menjadi 205.613 orang.
Tabel 1: Kedatangan Wisman dari Negara-Negara ASEAN
Negara | 1997 | 1998 |
Brunei Darussalaman Malaysia Filipina Singapura Thailand ASEAN lainnya | 99 19.109 330 574 103 226 | 6.302 180.128 16.549 1.205 1040 389 |
ASEAN | 20.441 | 205.613 |
Sumber: Dinas Pariwisata Kalbar
Yang lebih menarik lagi adalah wisatawan Nusantara (Wisnu) ke Kalbar juga mengalami peningkatan besar pada tahun 1997, dan bahkan tahun 1999 masih berlanjut yaitu naik dengan 54% dari 533.948 orang menjadi 824.460 orang (tabel 2). Menurut keterangan berbagai kerusuhan yang terjadi di Jakarta selama 1997-99 telah dijadikan alasan warga Indonesia keturunan (WNI-Cina) mengungsi ke Kalbar (disamping Bali dan Singapura).
Tabel 2: WISMAN dan WISNU
ke Kalbar 1994-1999
Tahun | WISMAN | WISNU |
1994 1995 1996 1997 1998 1999 | 49.739 42.482 47.243 38.144 211.898 92.069 | 368.922 409.422 431.222 453.948 533.948 824.460 |
Rata-Rata pertahun | 80.263 | 503.654 |
Sumber: Dinas Pariwisata Kalbar
Bahwa melonjaknya kedatangan wisatawan merupakan hikmah yang merangsang industri pariwisata di Kalbar merupakan kompensasi bagi kemunduran industri pengolahan. Jika industri pengolahan dan bangunan mengalami kontraksi rata-rata –8% pada tahun 1998, PDRB Kalbar secara keseluruhan hanya turun –4,7%, yang berarti hanya sepertiga kontraksi ekonomi nasional.
Tabel 3: Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat
SEKTOR | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Rata-Rata Pertumb. 1994-1998 | 1999 |
1. PERTANIAN a. Tanaman Bahan Makanan b. Perkebunan c. Peternakan d. Kehutanan e. Perikanan 2. Pertambangan & Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik & Air Minum 5. Bangunan 6. Perdagangan, Hotel, & Rest. 7. Pengangkutan & Komunikasi 8. Keuangan,Persewaan, dan Jasa Perusahaan 9. Jasa-Jasa | 3,93 -5,00 7,89 3,00 13,47 0,74 28,31 8,91 14,59 11,00 7,15 10,63 -3,66 16,56 | 7,55 -1,57 3,92 6,67 19,63 7,72 17,63 7,89 18,74 18,07 9,78 8,52 9,09 11,74 | 8,00 3,42 15,55 -0,31 9,03 12,78 17,40 8,61 19,12 15,09 8,73 11,16 9,76 22,02 | 7,15 -2,73 29,98 0,89 3,38 6,03 13,06 6,49 13,19 6,52 5,15 8,45 13,31 9,87 | -1,15 -1,92 8,17 -19,64 -2,02 -4,97 -1,11 -7,96 5,43 -8,14 -8,02 -1,25 -5,07 -2,60 | 5,09 -1,56 13,10 -1,88 8,70 4,46 15,06 4,79 14,21 8,51 4,56 7,50 4,69 11,52 | 3,59 10,97 13,76 6,02 -12,28 9,47 3,46 3,53 2,94 1,89 1,84 1,16 2,83 2,76 |
PDRB | 7,54 | 9,50 | 10,75 | 7,53 | -4,71 | 6,12 | 2,71 |
Sumber: PDRB Propinsi Kalbar
Dari tabel 3 terlihat pertumbuhan ekonomi rata-rata Kalimantan Barat selama Repelita VI (1994-98) cukup tinggi yaitu 6,12% pertahun. Dan pertumbuhan ekonomi negatif tahun 1998 segera diikuti pertumbuhan ekonomi positif tahun 1999 sebesar 2,71%. Industri pengolahan yang mengalami kontraksi paling besar bersama sektor perdagangan, hotel, dan restoran, tumbuh cukup tinggi (3,53%) pada tahun 1999. Kesimpulan kita, krisis ekonomi tidak mengganggu kehidupan masyarakat Kalbar secara berlebihan. Gangguan yang lebih besar justru berasal dari kerusuhan etnik selama 2 tahun berturut-turut 1997-1998. Sifat khas ekonomi Kalbar semasa krismon dan krisis ekonomi juga dapat dilihat pada perbandingan pertumbuhan PDRB antarkabupaten (tabel 4).
Tabel 4: Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota se Kalbar 1994-1998
Kabupaten/Kota | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Rata-Rata Repelita VI |
Sambas Kapuas Hulu Sanggau Kota Pontianak Kab. Pontianak Ketapang Sintang | 8,14 7,90 9,02 8,21 7,37 8,75 10,03 | 9,01 10,18 12,13 8,92 9,24 10,08 10,92 | 10,24 8,84 13,98 9,98 10,97 10,15 12,22 | 5,04 6,08 10,79 6,97 6,05 7,47 7,31 | 1,46 1,33 1,33 -1,08 -5,34 -2,92 -2,82 | 6,78 6,87 9,45 6,60 5,66 6,71 7,53 |
KALBAR | 7,54 | 9,50 | 10,75 | 7,53 | -4,71 | 6,12 |
Sumber: Bappeda Propinsi Kalbar
Yang menarik, 3 kabupaten “pedalaman” (Sambas, Sanggau, dan Kapuas Hulu), semuanya tidak mengalami kontraksi meskipun pertumbuhannya menurun dibanding sebelum krisis. Harga-harga hasil perkebunan sangat meningkat selama krismon sehingga sub-sektor perkebunan menjadi satu-satunya sektor ekonomi yang tetap tumbuh positif (8,17%) pada tahun 1998, dan mengakibatkan sektor pertanian secara keseluruhan hanya mengalami kontraksi kecil –1,2%, itupun terutama karena sub-sektor peternakan mengalami kontraksi sangat besar yaitu –20%, bukan karena krismon tetapi karena kerusuhan etnik sepanjang 1997-98.
Demikian jika kita perhatikan rata-rata pertumbuhan PDRB propinsi Kalbar selama 5 tahun Repelita VI dan kontraksi ekonomi tahun 1998 yang “hanya” kurang dari 5% kiranya dapat dibenarkan pendapat orang luar seperti Amartya Sen bahwa seharusnya krisis ekonomi di Asia Timur termasuk Indonesia tidak perlu dianggap suatu kondisi kiamat.
Why should it be so disastrous to have, say a 5 or 10 percent fall in gross national product in one year when the country in question has been growing at 5 or 10 percent per year for decades? (Sen, Development As Freedom, 2000, p.187)
Kontraksi ekonomi Kalbar yang –4,7% adalah nomor 2 terendah di seluruh (4 propinsi) di Kalimantan setelah Kaltim yang menunjukkan sifat kemandirian ekonomi yang relatif tinggi. Dengan perkataan lain daya tahan ekonomi rakyatnya tinggi, karena ekonomi rakyat yang lebih bervariasi dengan ketergantungan yang tidak besar pada pasokan bahan baku dari luar negeri.
Tabel 5: Kontraksi Ekonomi Propinsi
se-Kalimantan 1998
Propinsi | Kontraksi Ekonomi (%) |
Kaltim Kalteng Kalsel Kalbar | -2,78 -6,91 -5,94 -4,71 |
Sumber: Bappeda Propinsi
Penanggulangan Kemiskinan
Survei BPS untuk mengevaluasi program IDT Oktober 1997 menunjukkan bahwa keberhasilan program IDT di Kalbar relatif rendah, terendah di Indonesia. Dari segi dampak ekonomi keberhasilannya hanya mencapai 20%, lebih rendah ketimbang Irian Jaya (32%) dan Maluku (34%). Dibandingkan 3 propinsi Kalimantan lainnya posisi Kalbar selalu pada urutan ke-4 sebagai berikut (tabel 6)
Tabel 6: Keberhasilan Program IDT (%)
Propinsi | Ekonomi | Partisipasi | Kemandirian | Kelembagaan | Urutan Nasional |
Kaltim Kalsel Kalteng Kalbar | 59,8 55,3 58,5 20,0 | 93,2 92,3 85,1 68,4 | 39,6 50,3 26,6 18,8 | 89,8 73,0 67,0 48,6 | 8 12 19 24 |
Sumber: Bappenas, 1998.
Dari 1.383 desa di Propinsi Kalbar 784 desa di antaranya (57%) diklasifikasikan sebagai tertinggal, yang terbesar (74%) adalah di kabupaten Kapuas Hulu. Kunjungan yang dilakukan di desa IDT Sungai Kupah di kecamatan Sungai Kakap Rabu 11 Oktober 2000 mengungkapkan bahwa program IDT telah berhasil merintis jalan pemberdayaan ekonomi rakyat (PER). Meskipun dana IDT yang dipinjam anggota Pokmas tidak kembali ke Pokmas namun sesudah itu PT Pupuk Kaltim berhasil mengembangkan koperasi nelayan yang modalnya sekarang telah berkembang mencapai Rp 300 juta dan warganya terutama kaum wanitanya bekerja keras mengelola koperasi.
Menurut penuturan Suhardi (46) sekretaris Pokmas Harapan Bersama, dari 10 Pokmas IDT yang dibentuk pada tahun 1995/1996 hanya 4 Pokmas saja yang dewasa ini setelah 5 tahun masih bertahan, yaitu 1 Pokmas Nelayan dan 3 Pokmas yang memproduksi Kopra. Untuk Pokmas Nelayan, anggota yang sudah memiliki jaring atau motor karena mendapat pinjaman IDT kini dapat memperoleh pendapatan rata-rata Rp 20.000/hari melaut, yang cukup memadai bagi Suhardi beserta isteri dan 1 anak.
Bagi anggota Pokmas yang mengembangkan usaha kopra, karena hasil kelapa yang melimpah di desa Sungai Kupah ini, keuntungan menghasilkan kopra adalah Rp 120/kg kopra, sehingga jika setiap bulan seorang petani dapat menghasilkan 5 kuintal kopra maka diperoleh pendapatan bersih Rp 60.000 yang sama dengan garis kemiskinan Jayapura. Maka seorang Suhardi dengan 3 anggota keluarga harus mampu menghasilkan 2 ton kopra/bulan jika ingin memperoleh pendapatan yang memadai untuk hidup memadai.
“Saran” Suhardi adalah, belajar dari pengalaman program IDT, bahwa program pemberdayaan ekonomi rakyat ini harus lebih diperketat pelaksanaannya yaitu dengan aturan-aturan pengembalian dana ke Pokmas secara lebih tertib, dengan bunga, dan harus disertai pendampingan. Wardoyo (38 th), mantan sarjana SP2W alumnus Fakultas Pertanian Sarjana Wiyata Yogyakarta, juga melihat masih kurangnya kepedulian (dan komitmen) aparat pemerintah desa untuk membantu penduduk miskin mengembangkan usahanya. Pemberdayaan ekonomi rakyat memerlukan pendamping-pendamping ala SP2W yang tinggal di desa bersama masyarakat setempat.
Kesimpulan
Ekonomi Rakyat di propinsi Kalimantan Barat cukup berkembang dan berdaya tahan tinggi. Program-program pemberdayaan ala program IDT tepat sebagai upaya merintis ke arah kemandirian ekonomi rakyat.
Disayangkan bahwa kebhinekaan penduduknya yang seharusnya mengandung unsur-unsur dinamika yang tinggi belum berhasil dimanfaatkan. Sebaliknya konflik-konflik antar-etnik cenderung muncul dengan mudah dan sekali muncul mudah sekali meluas. Faktor keberagaman etnik inilah yang menjadi salah satu unsur penghambat kepedulian yang sangat kurang dari aparat pemerintah terhadap penduduk miskin.
Kiranya tidak ada jalan lain pemerintah bersama DPRD harus meningkatkan kepedulian terhadap penduduk miskin dan menemukan cara-cara untuk memberdayakan usaha-usaha mereka. Dalam era otonomi daerah Pemda harus mampu membuktikan bahwa program penanggulangan kemiskinan susunan mereka sendiri harus lebih baik dari program-program yang selama ini di buat dan diprakarsai pemerintah pusat baik Bappenas maupun Departemen-Departemen Sektoral.
Postingan Menarik Lainnya :
0 komentar »
Leave your response!